Pontianak - Selasa (06/10) bertempat di Ruang Rapat 1 Kanwil Kemenkumham Kalbar, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2020 dan percepatan serapan anggaran bantuan hukum yang sudah memasuki Triwulan IV, dilaksanakan rapat Panitia Pengawas Daerah di Wilayah terkait penanganan langsung kegiatan Bantuan Hukum di Wilayah. Rapat kali ini membahas tentang percepatan serapan anggaran Bantuan Hukum, permasalahan/kendala pemberian Bantuan Hukum di wilayah, dan solusi atas kendala/permasalahan pelaksanaan Bantuan Hukum di wilayah. Kegiatan Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; Toman Pasaribu, dengan diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin Umar, Kasubbid Luhkumbankum dan JDIH, Mudahamiah, Tim Pengawas Daerah, dan JFU Subbid Luhkumbankum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Dalam rangka mengatasi permasalahan percepatan penyerapan anggaran pemberian bantuan hukum di wilayah, Tim Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat telah aktif dalam monitoring dan berkoordinasi dengan LBH/OBH yg terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta menghimbau LBH/OBH agar lebih giat melakukan kegiatan penginputan perkara di aplikasi SIDBANKUM, baik Litigasi maupun Non Litigasi. Tim pengawas daerah juga telah melakukan monitoring dan evaluasi ke LBH/OBH. (Humas)
