Putussibau – Disela-sela kesibukannya dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XI yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Jawa Barat bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara sejak tanggal 15 Juli 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Pramella Yunidar Pasaribu, menyempatkan diri mengunjungi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau pada Sabtu (25/7/2020).
Didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu, Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI Divisi PAS Eka Jaka Riswantara, Kabid Yantah, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengolaan Rupbasan dan Keamanan Surianto dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Tatang Suheryadin beserta staff lainnya.
Perjalanan dari Pontianak ke Putussibau ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang selama kurang lebih 50 menit. Begitu tiba di Putussibau, Pramella langsung menuju ke Rutan Putussibau dan disambut oleh Kepala Rutan Putussibau, Rio Mulyadi Sitorus beserta jajarannya.
Selama berada di Rutan Putussibau, Pramella berkesempatan memberikan arahan dihadapan seluruh pegawai di Rutan Putussibau yang berjumlah kurang lebih 50 orang dengan jumlah WBP sebanyak 80 orang.
Pramella menyampaikan bahwa saat ini sudah jaman teknologi dimana semua kegiatan dapat diakses dengan mudah, sehingga diperlukan adanya inovasi yang dapat memberikan perbaikan pada bidang kerja yang kita geluti. Namun tentunya inovasi ini bukan hanya tentang teknologi, namun juga mengenai pola pikir bagaimana mengubah suatu sistem yang terjadi dalam lingkup kerjanya. Apalagi saat ini Rutan Putussibau memiliki pegawai angkatan muda cukup banyak hasil penerimaan CPNS tahun 2017 lalu. Sehingga diharapkan tunas-tunas muda ini mampu menghadirkan inovasi bagi perbaikan dan perkembangan di Rutan Putussibau itu sendiri dan bagi Kemenkumham secara umum.
Pramella juga menambahkan bahwa Rutan Putussibau sebagai salah satu instansi pelayan publik harus mengedepankan persoalan pelayanan yang berbasiskan Hak Asasi Manusia (HAM). "Dengan pelayanan yang baik dan berbasis HAM, diharapkan akan menimbulkan kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah khususnya Rutan Putussibau ini", ujar Pramella.
Lebih lanjut Pramella menekankan tentang pembentukan satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pramella berharap Rutan Putussibau dapat mulai berbenah diri sehingga kedepannya mampu menjadi satuan kerja yang berpredikat WBK/WBBM karena pada saat ini Pramella melihat Rutan Putussibau memiliki potensi untuk hal itu.
Diakhir arahannya, Pramella berpesan agar para petugas selalu mengedepankan integritas dan selalu optimis dengan pembinaan keterampilan dan kemandirian bagi WBP yang dilakukan agar dapat selalu membangun citra positif Rutan Putussibau. (eth_)
Dokumentasi :
