Pontianak - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039 di Ruang Rapat I Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa (21/7).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Edy Gunawan, Kepala Bidang Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Setda Kalbar, Rosiana, Perwakilan Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Sintang, Mulyadi (via Zoom), Perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Alexander (via Zoom), Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Kalbar, Dini Nursilawati, Kasubbag Wilayah I Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Fitria serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar (langsung dan via zoom).
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sintang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
Materi Muatan pada Raperda ini seharusnya menambahkan substansi yang mengatur perintah penyusunan RDTR periode selanjutnya sebelum RDTR yang akan ditetapkan melalui Raperda ini berakhir dan apabila penyusunan RDTR baru belum selesai maka RDTR ini berlaku kembali (dapat diperpanjang) sampai dengan ditetapkannya dokumen perencanaan selanjutnya atau paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya dokumen perencanaan periode sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam perencanaan penataan ruang yang dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang. (ft/nar: kontributor humas/imb)
Dokumentasi:
