Pontianak - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020-2039 di Ruang Rapat I Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (20/7).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar, Toman Pasaribu, Kepala Bidang Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Setda Kalbar, Rosiana, Perwakilan Dinas Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Sanggau (via Zoom), Perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau (via Zoom), Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Kalbar, Dini Nursilawati, Kasubbag Wilayah I Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Fitria serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar (langsung dan via zoom).
Kegiatan tersebut membahas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan dasar penetapan Peraturan Daerah.
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020-2039 merupakan amanat dari pendelegasian/perintah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. (ft/nar: kontributor humas/imb)
Dokumentasi:
