Pontianak – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2020 yang diikuti oleh sekitar 247 orang terdiri dari seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Staf Ahli Staf Khusus/Penasehat Menteri dan Pejabat Tinggi Pratama Unit Utama, serta seluruh Pejabat Tinggi Pratama pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini dijadwalkan dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020 dan dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Bambang Rantam Sariwanto (Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI) mengatakan dalam laporannya bahwa kegiatan Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi Realisasi Anggaran Kantor Wilayah; Pelaksanaan Target Kinerja Semester I Tahun 2020; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah; Evaluasi SAKIP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kantor Wilayah; dan Melakukan Evaluasi Kinerja Lainnya agar dapat diketahui hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan sehingga dapat disusun rekomendasi pelaksanaan rencana kerja dan strategi pencapaian target kinerja semester II tahun 2020.
Turut dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian serta Prof. Dr. Eko Prasodjo Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia selaku narasumber, Rapat Koordinasi ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly.
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa pengendalian dan evaluasi ini sangat penting dan berharga. Karena sudah terbukti, bahwa beberapa kali Kemenkumham melaksanakan rapat kerja dengan mekanisme seperti yang sudah dan akan kembali dilaksanakan ini, Kemenkumham berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya.
“Terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara semua. Meskipun dalam situasi pandemi ini, Kementerian Hukum dan HAM tetap menyelenggarakan Rapat Kerja sekaligus melakukan pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja kita pada semester I Tahun Anggaran 2020 dengan media virtual”, ujar Yasonna.
Masih dalam sambutannya tersebut, Yasonna juga menjelaskan mengenai logo Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja kali ini yang memakai gambar 2 lumba-lumba mengapit logo Corporate University.
“Secara simbolik, memberikan makna bahwa kita sebagai ASN harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai empati dan sifat tolong menolong serta loyalitas kepada institusi, bangsa dan negara, sehingga kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Dan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, dibutuhkan ASN yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sinergi kolaborasi yang baik, sehingga mampu menyelesaikan tantangan dan hambatan secara cepat dan tepat. Sehingga, mulai dari level pimpinan sampai dengan level pelaksana harus mempunyai kecerdasan intelektual (intelektual quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient), kecerdasan spiritual (spiritual quotient), dan kecerdasan kreatifitas (creativity quotient) untuk menghadapi kondisi saat ini yang masih belum stabil”, jelas Yasonna lebih lanjut.
Yasonna juga menyampaikan 5 (lima) poin penting yang harus diperhatikan seluruh jajaran untuk terus introspeksi dan memantaskan diri demi mendukung kemajuan organisasi, yaitu :
Pertama; Kondisi New Normal ini menuntut kita mengubah pola kerja dan mengubah mindset kita ke arah digital. Birokrasi Digital, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Seluruh ASN harus mau dan mampu mengikuti pola kerja baru yang seluruhnya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai semester 1 ini, memang belum maksimal tetapi saya yakin pada semester 2 nanti capaian kinerja dan realisasi anggaran akan naik secara signifikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan pandemi COVID-19, karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun manusia.
Kedua; Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan para Kepala Badan, harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi mulai dari pusat sampai ke daerah, namun harus memberdayakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), karena bagaimana pun Kakanwil adalah wakil Menteri di daerah/wilayah dan pemegang komando lapangan. Loyalitas harus tegak lurus kepada pimpinan, jangan menimbulkan persoalan baru bagi Kementerian Hukum dan HAM.
Ketiga; Lakukan kerja sama dengan stakeholders dan berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, cari terobosan dan inovasi, kalau perlu jemput bola. Sebagai contoh yang dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual yang membuat kebijakkan loket pelayanan virtual (LOKVIT) telah berhasil menaikkan perolehan PNBP nya, dorong stakeholder untuk memanfaatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual sehingga mampu meningkatkan daya jual bagi sektor UMKM. Hal ini harus diikuti oleh unit penghasil PNBP lain, seperti Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU.
“Di bidang pemasyarakatan, saya minta agar fokus pada pemindahan para bandar narkoba, koordinasikan dengan instansi terkait dengan baik dan bangun sinergitas serta komunikasi untuk menangani Warga Binaan secara tepat sasaran”, tambah Yasonna.
Keempat; Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel, khususnya belanja modal karena dengan membelanjakan APBN kita akan mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini. Namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketersedian waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki.
Kelima; Terkait teknologi informasi, segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian.
Menutup sambutannya, Yasonna berharap tidak ada lagi sumbatan-sumbatan yang menghalangi atau menghambat proses pencapaian kinerja organisasi.
“Rapat koordinasi ini adalah bagian dari cara untuk merawat kinerja Kemenkumham agar mampu menghasilkan capaian yang berkualitas dan menyelesaikan berbagai persoalan kinerja secara tuntas.
Hasil evaluasi rapat koordinasi yang dilakukan sekarang, harus mampu menggali dan meningkatkan kompetensi SDM Kemenkumham dan kinerja organisasi secara terus menerus”, imbuhnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pramella Yunidar Pasaribu, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2020 ini dari ruang Network Operation Control (NOC) dengan didampingi oleh Anggiat Ferdinan (Kepala Divisi Administrasi), Toman Pasaribu (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), I Nyoman Gede Surya Mataram (Kepala Divisi Keimigrasian) dan Suprobowati (Kepala Divisi Pemasyarakatan) serta beberapa pejabat struktural dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar.
“Dengan mengikuti Rakor Pengendalian Capaian Kinerja ini, Kanwil Kemenkumham Kalbar harus bisa menyelaraskan dengan tatanan new normal, artinya kita tetap harus bersemangat dan mampu mempersembahkan inovasi-inovasi yang memang ini adalah merupakan pengembangan daripada kompetensi setiap ASN yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalbar beserta jajarannya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi”, ungkap Pramella. (eth_)
DOKUMENTASI :
