Pontianak – Menyatukan persepsi terhadap proses pengadaan Bama antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Sekretariat Wilayah, maka pada Kamis (25/06), UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM R.I. mengadakan seminar secara daring (Webminar). Seminar dengan tema “New Normal, New Method Kolaborasi Kinerja untuk Pengadaan Bama yang PASTI”, di hadiri oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN, Haris Sukamto, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, A. Yuspahruddin, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, Yulianto Prihandoyo, Ketua DPD IAPI DKI Jakarta, Baihaqi, serta perwakilan FAKPI, Achmad Zikrullah, sebagai narasumber dari kegiatan ini.
Bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar, kegiatan ini di ikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Kepala Bagian Umum, Ismanto Kurniawan, selaku Ketua Setwil UKPBJ, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Hendri Budi Iskanto, serta Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, dan anggota Setwil UKPBJ pada Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Mengutip apa yang di sampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I., Rantam Sariwanto, bahwa proses pengadaan barang dan jasa ini di ibaratkan dengan “Menjahit Kinerja”. Dimana semua proses dalam pengadaan barang dan jasa ini mesti berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebab jika pada pelaksanaannya ada yang kurang baik, maka hasil yang di dapat, tentu juga kurang baik. Sehingga akan menjadi cukup sulit untuk memperbaikinya. “Karena itu, sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendapatkan hasil yang baik harus terus dilakukan”, kata Sekjen.
Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ini juga tentunya tidak terlepas dari siklus perencanaan/persiapan barang dan jasa (RUP), proses pengadaan barang dan jasa (tender/seleksi), dan pelaksanaan barang dan jasa (Kontrak). (Humas Crew)
Dokumentasi:
