PONTIANAK – Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menyelenggarakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (15/01/2020).
Kegiatan yang digelar di Halaman Kanwil Kemenkumham Kalbar ini dihadiri oleh Wakil Gubernur, H. Ria Norsan serta FORKOPIMDA Kalbar. Penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jaya Kesuma dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi.
Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah, Yudanus Dekiwanto mengungkapkan bahwa Janji Kinerja ini adalah bagian dari pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Kita juga telah menetapkan Target Kinerja yang merupakan buah pikir dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang harus kita laksanakan dan sukseskan sebaik-baiknya.
Selain itu ia menilai tantangan tahun 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas.
”Walaupun akan banyak tantangan di tahun ini, tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua itu akan menjadi peluang yang menguatkan Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Yudanus Dekiwanto.
Sebelum penandatanganan komitmen bersama dan pencanangan zona integritas, Kakanwil didampingi Para Kepala Divisi mendeklarasikan Janji Kinerja Tahun 2020 yang mengangkat tema “Transformasi Sumber Daya Manusia Digital” dan diikuti seluruh peserta apel.
Berikut enam point Janji Kinerja yang dibacakan.
“Kami Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji untuk :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul melalui melalui Implementasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University;
2. Mengembangkan Team Work dan e-Government dalam rangka mewujudkan Good Governance;
3. Meningkatkan akses layanan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan;
4. Revitalisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagai Law and Human Right Centre;
5. Meningkatkan Keramahtamahan (Hospitality) dalam Pelayanan Masyarakat;
6. Menjadi Role Model dan Memberikan Kinerja Terbaik kepada organisasi guna meningkatkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).”
(HUMAS)
Dokumentasi :
