Pontianak – Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengikuti jalannya kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Intergritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2020 dilapangan upacara Kemenkumham RI melalui teleconference, Senin (06/01).
Kepala Divisi Keimigrasian, Husni Thamrin dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman PS serta seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar mengikuti jalannya kegiatan tersebut di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Menkumham RI, Yasonna H Laoly, mengatakan bahwa Janji Kinerja Ini adalah dasar dalam bekerja secara PASTI. Lebih jauh Menkumham berujar tantangan 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas.
“Tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua hambatan dan tantangan akan menjadi peluang yang akan menguatkan Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Yasonna menegaskan.
Terkait Prioritas Nasional, Menkumham juga memerintahkan untuk segera melaksanakan target kinerja yang sudah ditetapkan dengan modal integritas yang kuat. Tanpa integritas yang kuat semua yang disampaikan sia-sia. Yasonna mengingatkan bahwa slogan-slogan antikorupsi dan berintegritas tersebut tidak boleh hanya menjadi 'pemanis' di bibir.
Yasonna pun mendorong Para Kepala Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis untuk bisa memperoleh predikat WBK. Menurut Yasonna, terdapat 267 satuan kerja di Kemenkumham yang berpotensi mendapatkan predikat WBK tersebut. “Saya yakin ke depan akan ada peningkatan jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM,” terang Yasonna.
Dalam rangkain kegiatan ini seluruh Kepala Kantor Wilayah juga turut hadir guna menandatangani pakta integitas yang disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Ketua KPK, dan Ketua Ombudsman. Selain itu juga dibacakan 6 (enam) janji kinerja Kemenkumham yang di pimpin oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam.
Usai pembacaan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan penandatanganan pakta integritas, Menkumham RI bersama Ketua KPK, Ketua Ombudsman dan Sekretaris Jenderal juga bersama-sama menekan tombol sirine sebagai simbol dicanangkannya Corporate University Kemenkumham.
Menkumham berharap Corporate university kedepan harus menyusun metode yang up to date, based on information technology, dan mampu menjawab isu-isu strategis. Termasuk agar dilakukan revitalisasi Law and Human Rights Centre yang telah ada, agar eksistensi dan keberadaannya dirasakan langsung manfaatnya serta mampu berkontribusi positif bagi pembangunan Hukum dan HAM di negeri ini. (Humas)
Dokumentasi :
