2.UPG Kumham Kalbar 2019

Pontianak – Menghentikan budaya gratifikasi adalah tugas setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), demi terciptanya kehidupan berbangsa yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi dijajaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan Penguatan Pengendalian Gratifikasi ini dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Selasa (29/10).

Pembicara (narasumber) dalam kegiatan ini adalah Ketua UPP Satgas Saber Pungli, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Kalbar Kombes. Pol. Andi Musa, SH., MH., Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki dan didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin.

Kasubbag Humas, RB dan TI Zulzaeni Mansyur, selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi agar dapat tercipta budaya anti korupsi dalam diri aparatur sipir negara atau pejabat penyelenggara negara sehingga dapat mewujudkan clean government dan good governance khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Yudanus Dekiwanto SH., MH., dan dan dihadiri sebanyak 50 peserta yang terdiri dari pejabat/pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumam Kalbar dan pejabat/pegawai seluruh satuan kerja/unit pelaksana teknis dijajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Dalam sambutannya, Yudanus Dekiwanto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan karena hal ini sangat penting dalam penguatan dan peningkatan kapasitas kinerja para pejabat/pegawai di jajaran Kemenkumham agar bebas dari KKN sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham nomor 58 Tahun 2016, disamping itu pula sebagai salah satu penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel dan terbebas dari praktek korupsi menuju pemerintahan yang baik (good governance).

“Untuk mencegah gratifikasi perlu komitmen dan integritas bersama. Untuk itu kita perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pengendalian gratifikasi ini, dengan membentuk lingkaran baik instansi maupun organisasi yang sadar dan terkendali dari segala bentuk gratifikasi. Yang akan kita bangun terkait pengendalian gratifikasi adalah sistemnya. Namun perlu diketahui sebaik apapun sistem itu jika ada kolusi maka tidak akan pernah berjalan sistem tersebut,” ungkapnya.

“Melalui kegiatan ini, kita dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi serta menyusun langkah dan terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kanwil. Hal yang utama dalam melakukan pengendalian atau menghindarkan diri dari gratifikasi adalah dengan memperkuat integritas,” ujar Yudanus Dekiwanto menutup sambutannya.

Dalam paparannya, Andi Musa selaku narasumber menyampaikan bahwa konsep pungli (pungutan liar) adalah pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Dimana dimensi pungli itu sendiri meliputi suap, pemerasan, menerima hadiah atau janji, memberikan hadiah atau janji dan gratifikasi.

Daerah rawan pungli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menurut Andi Musa terbanyak di Unit Pelaksana Teknis seperti Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Potensi pungli di UPT ini diantaranya pungli penggunaan fasilitas pelayanan Lapas / Rutan, pemohon visa izin tinggal warga negara asing, sektor pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, pelayanan di konter Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan serta praktik percaloan.

Diakhir paparannya, Andi Musa menyampaikan bahwa pelayanan publik yang diharapkan adalah pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan bersih dari pungli. (nar/ft : humas)

DOKUMENTASI :

WhatsApp Image 2019 10 29 at 19.12.30

1.UPG Kumham Kalbar 2019

1.UPG Kumham Kalbar 2019

1.UPG Kumham Kalbar 2019