Pontianak-Untuk mewujudkan good governance dan clean government dengan membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mendukung “Transformasi Meraih Kinerja Pasti”, Senin (28/10).
Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil ini direlay ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Raden Suhartono beserta jajarannya, Para Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Kalbar dan langsung dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Yudanus Dekiwanto.
Zulzaeni Mansyur selaku ketua penyelenggara mengungkapkan, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berwibawa. Selain itu dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan internal yang sinergis dalam lingkungan pemerintah.
Dihadapan seluruh Kepala UPT se-Kalbar yang merupakan peserta kegiatan Penguatan SPIP, Dekiwanto dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan mengatakan, UPT di lingkungan Kementerian wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.
Namun sebagian besar UPT belum mengetahui secara detail mekanisme penerapan SPIP tersebut, sehingga diperlukan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang dalam hal ini kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini ialah Kepala Perwakilan BPKP, Raden Suhartono, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar, Ngadiono Basuki, Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Kalbar, Jonchon Samosir dan Auditor Madya, Gannovar. (Humas_Kanwil)
Dokumentasi :
