Pontianak - Senin, 07 Oktober 2019, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administator, Pejabat Pengawas, JFU, JFT dan CPNS mengikuti teleconference Plt. Menteri Hukum dan HAM Pada Apel Pagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dilaksanakan secara live melalui aplikasi Zoom.
Tjahjo Kumolo, Plt. Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya memberikan highlight yang terkait tugas dan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia banyak mengalami dinamika politik dan birokrasi yang berkembang pesat dan positif. Ada beberapa riak-riak kecil yang terjadi dalam perjalanan tahun 2019, hal tersebut adalah bagian dari proses dinamika politik yang akan mendewasakan bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan politik dan sosial budaya dimasa mendatang. Tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015-2019 dan akan menjadi tahun persiapan RPJMN 2020-2024.
Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM harus tetap berkinerja menjalankan tugas dan fungsi secara “on the track”, jangan pernah melaksanakan TUSI tanpa ada dasar hukum yang jelas. Beliau juga berkata bahwa beliau tidak akan pernah mentolerir adanya KKN di Kemenkumham. Beliau juga berpesan sebagai ASN Kemenkumham dan pelayan masyarakat, harus tetap netral, tidak memihak partai politik manapun serta jangan mudah terprovokasi ajakan-ajakan menyudutkan pemerintah. Jangan pula mudah terpancing hoax, dan jangan ikut menyebarkan hoax yang belum pasti kebenarannya.
Tjahjo Kumolo meminta untuk mengecek kembali realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Lakukan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berintegritas, dengan tetap memperhatikan akuntabilitas. Dan yang terakhir beliau meminta jajaran Kementerian Hukum dan HAM bekerja dan berkinerja secara Profesiona, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. Arahan ditutup oleh Plt. Menkumham dengan membaca puisi karya Soekarno berjudul "Aku Melihat Indonesia" tahun 1957.
"Kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, pembukaan UUD 1945, dan NKRI. Itu harga mati, kita harus tanamkan pada diri bahwa kita punya dasar negara, kita punya bagian kemajemukan bangsa dan ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia," tutup Tjahjo.(ft/nar:Imb/Rzh)
Dokumentasi:
