Pontianak – Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 27 Agustus 2019, dilaksanakan Serah Terima Jabatan antara Kepala Kantor Wilayah yang lama dengan yang baru. Dengan dihadiri seluruh pejabat yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Forkopimda, dan undangan yang lain, Sertijab antara Kakanwil yang lama, Muhammad Yanis dengan Kakanwil yang baru, YudanusDekiwanto, berlangsung dengan khidmad.
Menteri Hukum dan HAM dalam pesannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Utama mengatakan bahwa pengangkatan, penempatan, pengisian dan alih tugas pejabat di lingkungan Kemenkumham adalah hal yang harus terjadi, dan diharapkan meninggalkan legacy yang akan selalu dikenang dan dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Terdapat 8 pesan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Staf Ahli Utama, yaitu :
- Agar senantiasa menjaga integritas dalam bertugas, harus dapat menjadi role model dalam segala aspek. Role model dalam kepribadian, bersikap dan berkinerja sehingga menjadi panutan di lingkungan;
- Segera lakukan konsolidasi dengan jajaran,untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga berimplikasi kepada peningkatan kualitas layanan kepada publik. Sekaligus merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien;
- Beberapa tahun belakangan ini, telah berkomitmen untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Hal ini janganlah hanya menjadi ceremony belaka, tetapi semangat WBK/WBBM harus terinternalisasi dalam setiap pegawai pada Satuan Kerja Saudara. Siapa yang tidak siap melaksanakan WBK/WBBM silahkan mundur;
- Kembangkan terus semangat membangun jaringan kerja dengan para stakeholder. Tingkatkan komunikasi yang efektif, dan kuatkan peran sebagai negosiator, sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan Hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Barat;
- Menjaga dan mempertahankan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari BPK yang selama 4 tahun berturut-turut Kementerian Hukum dan HAM memperoleh predikat WTP dengan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Anggaran pada masing-masing unit kerja. Jangan ada lagi permainan anggaran, permainan proyek, dan memperhatikan administrasi pertanggungjawaban keuangan. Kita sudah mendapat Tunjangan Kinerja yang cukup besar, dan kita harus terus berusaha bersama-sama untuk dapat mewujudkan Tunjangan Kinerja 100%. Janganlah dinodai oleh kegiatan-kegiatan yang tidak Akuntabel;
- Penggantian pejabat bukan berarti membuat program baru dan meninggalkan semua program dari pejabat lama. Penggantian program oleh pejabat baru ini merupakan suatu perbuatan yang membuat tidak efektif dan efisiennya pengelolaan anggaran;
- Khusus jajaran Pemasyarakatan, segera lakukan instruksi pimpinan, khususnya dalam penanganan narkoba. Langkah-langkah strategis perlu segera dilakukan, libatkan seluruh jajaran dengan meningkatkan koordinasi, lakukan terobosan baru, meminimalisir interaksi antara WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dengan pegawai;
- Kedepan, tantangan tugas dan fungsi teknis Kementerian Hukum dan HAM semakin besar, harus siap untuk berpikir jangka panjang 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita sudah di era industri 4.0, semua serba digital dan otomatis, masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Mari kita mulai berpikir out of the box, keluar dari zona nyaman, ciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat
Dokumentasi:
