Pontianak – Memenuhi undangan dari Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Kamis 22 Agustus 2019, Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki dan didampingi oleh staf bagian BMN, Surifman menghadiri kegiatan rapat koordinasi. Kegiatan yang di laksanakan di Aula Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat ini memiliki 2 agenda. Yang pertama adalah serah terima 12 (dua belas) sertifikat tanah kepada satker PJN, dan yang kedua adalah persiapan pelaksanaan program sertifikasi BMN tahun 2020.
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Edih Mulyadi membuka kegiatan. Dalam sambutannya bahwa sertifikasi adalah salah 1 cara agar BMN tertib hukum. Nilai BMN terkini diharapkan akan menjadi acuan pokok surat hutang syariah, agar lebih meningkatkan performa APBN.
Setiaji dari Kanwil BPN Kalbar juga menjadi salah satu narasumber pada rapat koordinasi. Beliau mengatakan bahwa untuk mengurus sertifikat tanah suatu instansi yang diperlukan dan harus disiapkan adalah berkas yang lengkap, batas yang jelas, dan juga prioritas instansi. Beliau mengharapkan pada tahun 2020 semua aset instansi harus bersertifikat. Bahwa banyak aset-aset yang ada pada instansi yang masih bermasalah. Masalah yang kerap terjadi pada instansi adalah surat sertifikat tidak ada atau tidak dimiliki oleh instansi, aset instansi yang dikuasai oleh pihak ke- 3 dan juga pembiaran oleh instansi pemilik aset tersebut.
Pada sesi tanya jawab, Kepala Divisi Administrasi menanyakan tentang permasalahan tanah di daerah LPKA Sungai Raya, Kantor Imigrasi Entikong dan juga Bapas Pontianak. (ft/nar: Rzh)
Dokumentasi :
