Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Artikel

Pencarian Data

WhatsApp Image 2019 07 29 at 11.11.42

Pontianak-Kewajiban negara terhadap HAM akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu HAM melekat dalam urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM Provinsi Kalimantan Barat yang mengambil tempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Senin (29/07).

Rapat Evaluasi ini diikuti oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di Kalbar.

Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Kegiatan ini secara khusus mengembangkan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di daerah serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Kegiatan ini sendiri diselenggarakan untuk mempersiapkan setiap Kabupaten/Kota untuk dapat menyediakan data-data implementasi sebelum penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM diadakan, dengan melihat kembali permasalahan data tahun sebelumnya untuk dijadikan evaluasi, sehingga di tahun 2019 ini dan tahun yang akan datang Kalbar diharapkan dapat meraih penghargaan yang telah menjadi program pemerintah pusat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman PS, didampingi Kepala Bidang HAM, Muh. As’ad dan Kasubbid Pemajuan HAM, Kristiana M. Samosir, menyampaikan pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan beberapa indikator HAM dalam rangka penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Beliau memberikan apresiasi kepada semua Pemerintah Daerah di Kalbar atas capaian dan penghargaan yang telah didapatkan di tahun-tahun sebelumnya dan mendorong agar capaian di tahun ini lebih ditingkatkan lagi. (humas)

Dokumentasi:

WhatsApp Image 2019 07 29 at 11.11.46

WhatsApp Image 2019 07 29 at 11.11.46

WhatsApp Image 2019 07 29 at 11.11.46