Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi antar Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Polri (DILKUMJAKPOL) di Aula Kanwil Kemenkumham pada Selasa (09/04/2019) dengan mengusung tema “Revitalisasi Pemasyarakatan Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di UPT Pemasyarakatan Kalimantan Barat”.
Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Divisi Pemasyarakatan ini diikuti oleh 80 orang peserta ini memiliki tujuan sebagai sarana untuk saling bersinergi antar aparatur penegak hukum di tingkat wilayah maupun pusat dalam meng-explore permasalahan dan melakukan evaluasi serta mencari solusi atas permasalahan yang ada, ungkap Kepala Divisi Pemasyarakatan, Suprobowati selaku Ketua Pelaksana Kegiatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Yanis dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rakor Dilkumjakpol Tahun 2019 mengatakan bahwa Rakor ini membahas tentang peningkatan dan perkembangan permasalahan serta isu - isu aktual yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan penanganan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjadi dalam penegakan hukum antar instansi penegak hukum termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
Isu – isu yang terjadi antara lain Overstaying, Single identity, rehabilitasi narapidana narkoba, penyerahan / penitipan Basan Baran, penanganan ABH dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada Pemberian Hak – Hak Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Online System dalam rangka membangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (nar/ft : rz/eth)
DOKUMENTASI :
