Pontianak – Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal RI Nomor SEK.1.OT.03-59 tanggal 27 Februari 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melakukan kegiatan Pendampingan dan Penguatan Calon Satker Menuju WBK/WBBM oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Nugroho, yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Yanis, juga dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Keimigrasian, Husni Thamrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu, Kepala UPT se-Kalbar serta seluruh pejabat di lingkungan Kanwil Kmenkumham Kalbar.
Saat memberikan sambutan, Kakanwil mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalbar mengusulkan seluruh UPT baik pemasyarakatan maupun imigrasi. Hal ini bertujuan agar seluruh UPT juga berupaya untuk mencapai Zona Integritas. Dan apabila tidak tercapai tahun ini setidaknya seluruh Kepala UPT beserta jajarannya sudah memiliki gambaran terkait apa saja yang menjadi penilaian untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).
Nugroho dalam paparannya juga mengatakan, bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah menjadi gerakan masif di Kemenkumham RI. Sejauh ini tercatat ada 10 satker yang sudah meraih predikat WBK, yaitu, Direktorat Perdata AHU, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Kelas IIA Metro, Lapas Kelas IIA Cibinong, Lapas Kelas IIA Salemba, Lapas Perempuan Kelas II Semarang, Rutan Kelas I Cirebon, Kanim Kelas I Blitar, Kanim Kelas I Khusus Medan, Kanim Kelas I Denpasar dan Kanim Kelas II Cirebon.
Kemenkumham menargetkan pada tahun 2019 setidaknya ada 160 satker yang mendapatkan predikat WBK. Masing-masing dari Ditjen Pemasyarakatan menargetkan 100 satker, sedangkan Ditjen Imigrasi menargetkan 60 satker yang mendapatkan predikat WBK. Untuk Setjen Kemenkumham RI, pada tahun 2019, semua biro di Setjen ditargetkan mendapatkan predikat WBK.
Usai kegiatan paparan di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Yustina Elistya Dewi selaku Kepala Subbagian Fasilitasi dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi beserta rombongan meninjau Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak guna memberikan koreksi secara langsung perihal apa saja yang harus dibenahi oleh pihak satker baik dari segi kebersihan maupun penempatan bagian pelayanan publik demi kenyamanan pemohon paspor. (ft/narasi: Imb/IqS)
Dokumentasi :
