Pontianak_Dalam rangka Pencanangan Zona Integritas WBK, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar pada tanggal 1 Juni 2012 melaksanakan Sosialisasi Rencana Aksi bertempat di Aula kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar yang di ikuti oleh seluruh Kepala Divisi, Pejabat Struktural, dan Kepala UPT lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
Sosialisasi dibuka Oleh Ka.Kanwil Bapak Lukardono, SH, MM, dalam kesempatan tersebut Ka. Kanwil menyampaikan Bahwa Kemenkumham Kalbar saat ini telah memasuki Zona Intergritas WBK yang ditandai dengan Penandatanganan Pakta Zona Integritas WBK oleh Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalbar. Oleh karena itu Ka.Kanwil mengharapkan kepada seluruh Jajaran Pejabat pada Kantor Wilayah maupun Kepala UPT lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalbar dapat melaksanakan apa yang semestinya dilakukan guna mensukseskan Zona Integritas WBK yang telah diterapkan pada Kementerian Hukum dan HAm Kalbar.
Paparan Rencana Aksi didahuli oleh Kepala Divisi Administrasi yang memaparkan 13 Program Aksi yaitu Percepatan Penyerapan Anggaran, Percepatan Penetapan Pengelola Keuangan, Peningkatan disiplin pegawai, Transparansi dalam promosi/mutasi pegawai sesuai kompetensi, Optimalisasi akurasi data base kepegawaian, Kenaikan pangkat / penetapan surat keputusan pensiun yang tepat waktu, Optimalisasi penerapan SKP, Peningkatan pengetahuan/ kapasitas teknis pegawai, Peningkatan kualitas dan akurasi pelaporan tepat waktu, Peningkatan Kualitas dan akurasi RKAKL, Pengadaan Barang Dan Jasa dilaksanakan secara elektronis (E-Procurement), Penertiban Barang Milik Negara (BMN), dan Optimalisasi keterbukaan informasi public.
Sedangkan paparan dari Divisi Pemasyarakatan meliputi 6 Program Aksi yaitu Optimalisasi pelayanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, Optimalisasi pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan bebas pungutan liar, Peningkatan kualitas SDM di bidang tugas teknis Pemasyarakatan, Rotasi SDM karena alasan keamanan dan ketertiban, Optimalisasi bengkel kerja bangkit, Analisa kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SATKER PAS, dan Peningkatan pengawasan internal pemasyarakatan.
Dari Divisi Imigras memaparkan 6 Program Aksi yaitu Optimalisasi Pelaksanaan BINDALWASNIS Keimigrasian, Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian, Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, Optimalisasi Sarana dan Perasarana Pelaksanaan Tusi Divisi Keimigrasian, Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Keimigrasian, DAN Peningkatan Koordinasi Dalam Pengananan Imigran Ilegal, Dan dari Divisi Pelayanan Hukum juga memaparkan 6 Program Aksi diantaranya Optimalisasi koordinasi antara Kanwil Kemenkumham dengan PEMDA dalam penyusunan Prolegda dan harmonisasi RANPERDA, evaluasi PERDA, Optimalisasi pembentukan dan penguatan Panitia Ranham Provinsi dan Kab/Kota serta Diseminasi RANHAM Rakor dengan seluruh Kepala SKPD dalam rangka penyamaan persepsi tentang RANHAM, Dilaksanakan Bimtek pelayanan jasa hukum umum, Bimtek HAM dan Bimtek perancangan peraturan perundang-undangan dan Mengusulkan pengangkatan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi pejabat fungsional perancang
Sumber : Humas Kanwil