Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai bagian dari Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, Pontianak, pada 20–25 November 2024. Pelaksanaan hari pertama dimulai pada Rabu (20/11), dengan peserta yang telah lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

SKB dirancang untuk mengukur kompetensi dan kesiapan peserta sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkumham. Tes yang dilakukan meliputi tes kesehatan untuk memastikan kondisi fisik peserta dalam mendukung tugas ASN, pengamatan fisik untuk menilai postur dan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tertentu, serta psikotes yang menguji kemampuan berpikir logis, analisis, daya ingat, dan keterampilan interpersonal.

Selain itu, peserta mengikuti tes wawancara untuk menggali pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta pandangan terhadap isu-isu terkini di bidang hukum dan pemerintahan. Simulasi situasi juga dilakukan untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi tantangan pekerjaan, serta tes kemampuan khusus yang disesuaikan dengan jabatan yang dilamar, seperti hukum pidana, administrasi, atau regulasi lainnya.

Tahapan seleksi diawali dengan prosedur sistematis, mulai dari pos registrasi kehadiran, penitipan barang, pemeriksaan badan, hingga pelaksanaan tes kesehatan dan psikotes. Pada hari pertama, tes kesehatan diikuti oleh 152 peserta yang terbagi dalam dua sesi, masing-masing terdiri atas 76 peserta. Sementara itu, tes psikotes dilaksanakan dalam empat sesi dengan jumlah peserta 38 orang per sesi.

"Seleksi Kompetensi Bidang merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas pegawai yang akan bergabung dengan Kemenkumham. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan menjamin objektivitas hasil seleksi," ujar Hajrianor, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat.

Pelaksanaan SKB ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024. Peserta yang lolos SKD dengan nilai ambang batas tertinggi dapat mengikuti SKB, dengan jumlah maksimal tiga kali kebutuhan formasi jabatan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 873 peserta mengikuti SKB di Kalimantan Barat, terdiri atas 798 pelamar berpendidikan SLTA dan 75 pelamar Non-SLTA.

Hajrianor menambahkan, "Kami berkomitmen untuk memastikan seleksi berjalan transparan dan lancar. Hal ini dilakukan agar menghasilkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung tugas-tugas Kemenkumham."

Tes SKB memiliki bobot 60 persen dari total penilaian seleksi CPNS 2024, sementara nilai SKD menyumbang 40 persen. Oleh karena itu, pelaksanaan SKB menjadi penentu kelulusan peserta. Diharapkan tahapan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan CPNS yang berkualitas, kompeten, serta siap mendukung kemajuan Kemenkumham di masa depan. (Foto/Narasi:Yulizar)

Dokumentasi:

Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Senin, (18/11/2024).

“Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029,” ujar Supratman.

Supratman juga menambahkan bahwa usulan RUU Perampasan Aset sudah pernah diajukan di periode sebelumnya, sampai ke penugasan di Komisi III. Namun, meski sampai saat ini dinamikanya masih berlanjut, Supratman menegaskan bahwa pemerintah tegas memberantas korupsi.

“Saya bisa pastikan bahwa Presiden selalu menegaskan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama, dengan cara tertentu yang bisa dilakukan oleh Presiden, saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen,” tegas Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga menyampaikan terdapat 8 (delapan) RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan 40 (empat puluh) RUU usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

“Pemerintah mengusulkan 8 RUU untuk masuk dalam Prioritas, 4 diantaranya merupakan RUU carry over yaitu Hukum Acara Perdata, Narkotika dan Psikotropika, Desain Industri, dan Pengelolaan Ruang Udara,” tambahnya. 4 RUU lainnya yaitu tentang Hukum Perdata Internasional, Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Keamanan dan Ketahanan Siber, dan Ketenaganukliran.

Supratman berharap dengan diadakannya evaluasi Prolegnas ini, mampu menghasilkan keputusan terbaik.

“Saya berharap rapat kerja hari ini akan menghasilkan keputusan terbaik bagi perencanaan pembentukan Undang-Undang, semoga usulan-usulan ini dapat dipahami dan disetujui bersama,” tutup Supratman.

Badan Legislasi RI telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan baik melalui penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa total keseluruhan usulan RUU masih belum final apakah akan bertambah atau berkurang.

“Sampai rapat persiapan berakhir, terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja (Panja),” ujarnya sekaligus menutup rapat kerja.

Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto menyambut baik inisiatif pemerintah dalam mengusulkan RUU Perampasan Aset. Dirinya menyatakan bahwa RUU ini sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami sangat mendukung pengusulan RUU Perampasan Aset ini. Dengan adanya RUU ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum," pungkas Tito.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkumham Kalbar) menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Bengkayang. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, ini membahas tiga rancangan peraturan yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Bengkayang. (18/11)

Dalam sambutannya, Hajrianor mengungkapkan harapannya agar hasil rapat ini dapat menghasilkan peraturan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Melalui kerja sama semua pihak, diharapkan peraturan ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Bengkayang,” ujar Hajrianor.

Rapat ini memfokuskan pada tiga rancangan peraturan DPRD, yaitu Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang yang menjadi pedoman mekanisme kerja dan pelaksanaan tugas DPRD, Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD yang mengatur proses evaluasi dan penanganan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, serta Kode Etik DPRD Kabupaten Bengkayang yang berisi norma dan standar perilaku untuk menjaga martabat dan kredibilitas DPRD.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, serta Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Kalbar. Diskusi yang berlangsung produktif menghasilkan berbagai masukan untuk menyempurnakan rancangan peraturan agar lebih komprehensif, efisien, dan efektif.

Dengan adanya proses harmonisasi ini, Kanwil Kemenkumham Kalbar berharap rancangan peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi asas hukum yang baik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menyelesaikan finalisasi rancangan peraturan DPRD sesuai jadwal, sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran DPRD sebagai mitra pemerintah daerah yang kredibel dan profesional demi kemajuan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

(hrs)

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip di halaman kantor wilayah. Pemusnahan ini mencakup arsip fisik fasilitatif dan substantif yang telah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Senin (18/11)

Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Arief Munandar, Analis Hukum Madya Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI Tarzan Manihuruk, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta saksi pemusnahan arsip dari Inspektorat Wilayah I, Biro Umum, dan Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Keimigrasian Arief Munandar menyampaikan bahwa penyusutan arsip dalam bentuk pemusnahan merupakan langkah strategis untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. “Pemusnahan arsip bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga keamanan informasi dalam arsip dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, langkah ini menyelamatkan arsip yang memiliki nilai guna pembuktian dan informasional,” ujarnya.

Sebanyak 3.356 berkas arsip dimusnahkan dalam kegiatan ini. Pemusnahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI melalui Surat Nomor B-KN.00.01/169/2024 tanggal 18 Juli 2024, serta Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK.6-UM.02.02-106 tanggal 23 Juli 2024.

Tarzan Manihuruk, Analis Hukum Madya Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI, menjelaskan bahwa pemusnahan arsip substantif bertujuan untuk mengurangi volume arsip yang sudah tidak bernilai guna, meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan, serta memenuhi target kinerja kearsipan tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip oleh Kepala Divisi Administrasi Hajrianor bersama Tarzan Manihuruk, disaksikan oleh perwakilan dari Inspektorat Wilayah, Biro Umum, ANRI, dan bidang hukum. Pemusnahan dilakukan dengan metode pembakaran simbolis di halaman depan kantor wilayah.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan arsip yang profesional, efisien, dan sesuai standar nasional. (Foto/Narasi:Yulizar)

Dokumentasi:

Pontianak, 18 November 2024 – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum sejak dini, Badaruddin, Penyuluh Hukum Muda dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, melaksanakan penyuluhan hukum dengan menjadi pembina upacara bendera di SDN 34, Kecamatan Pontianak Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada Senin pagi, pukul 07.00 hingga 07.45 WIB.

Mengusung tema “Darurat Narkoba dan Anti Bullying,” Badaruddin memberikan edukasi kepada para siswa mengenai kondisi aktual yang dihadapi Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba dan maraknya kasus perundungan (bullying). Dalam penyuluhan tersebut, siswa dikenalkan pada jenis-jenis narkoba, bahaya penggunaannya, serta strategi untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, materi tentang anti-bullying juga menjadi perhatian utama. Badaruddin menjelaskan berbagai jenis perundungan, seperti fisik, verbal, dan sosial, disertai contoh-contoh kasus nyata. Ia juga menyoroti dampak buruk bullying terhadap korban maupun pelaku, serta memberikan strategi agar siswa dapat menghadapi perundungan dengan bijak, baik untuk menghindari menjadi korban maupun pelaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa SDN 34 dapat lebih memahami bahaya narkoba dan bullying serta memiliki kesadaran untuk menjauhi perilaku negatif tersebut. Kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi langkah penting dalam mendukung pembentukan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab. (Humas : Yulizar)

Dokumentasi: