Daftar Informasi

Informasi Serta Merta

No Informasi Pejabat yang menguasai Berkas
 1  Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2020-2024   Kepala Divisi Administrasi  Unduh
 2 Daftar OBH yang telah diverifikasi  Kepala Bidang Hukum Akses
 3 Pengumuman Nomor WhatsApp Layanan Informasi dan Pengaduan  Kepala Bagian Program dan Humas  Akses
 4  Pengumuman Jenis Tarif PNBP terbaru atas layanan Jasa Hukum Kantor Wilayah (Subbid KI, AHU)  Kepala Bidang Pelayanan Hukum  Unduh 
5 Pengumuman Yankomas Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Unduh
6 Pengumuman Layanan JDIH Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Unduh
7 Infografis Layanan Inovasi Kantor Wilayah Kepala Bagian Program dan Humas Akses
8 Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Kepegawaian Akses
9 Pendaftaran Sekolah Kedinasan Politeknik Pemasyarakatan dan Imigrasi Kepala Biro Kepegawaian Akses
10 Berita Kantor Wilayah Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI Akses
11 Standar Pelayanan Kanwil Kemenkumham Kalbar Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Akses

Informasi Setiap Saat

No  Informasi  Pejabat yang Menguasai  Berkas 
 1  Profil Ringkas Pejabat  Kepala Bagian Umum  Akses
 2  Pedoman Pengelolaan Organisasi  Kepala Bagian Umum  Unduh
 3 Pedoman Pengelolaan Administrasi  Kepala Bagian Umum  Unduh
 4  Pedoman Pengelolaan Kepegawaian  Kepala Bagian Umum  Unduh
5 Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepala Bagian Umum Unduh
6 Data Kerja Sama Dalam Negeri Kepala Bagian Program dan Humas Unduh
7 Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kepala Bidang Hukum Unduh
8 RKAK-L Kanwil Kalbar 2022-2023 Kepala Bagian Program dan Humas Unduh
9 Perjanjian Kinerja Kanwil Kalbar 2022-2023 Kepala Bagian Program dan Humas Unduh
10 Laporan Tahunan Kantor Wilayah Tahun 2022 Kepala Bagian Program dan Humas Unduh
11 DIPA AWAL Tahun 2021-2023 Kepala Bagian Umum Akses
12 Laporan Barang Milik Negara Tahun 2022 Kepala Bagian Umum Unduh
13 Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kepala Bagian Program dan Humas Akses

Informasi Berkala

 No Informasi  Pejabat yang Menguasai  Berkas 
 1  Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2022  Kepala Bagian Program dan Humas  Unduh
 2  Rencana Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2023   Kepala Bagian Program dan Humas  Unduh
 3  Evaluasi Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat T.A. 2022  Kepala Bagian Program dan Humas  Unduh
 4  Kalender Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat T.A. 2023  Kepala Bagian Program dan Humas  Unduh
 5  Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat T.A. 2022 – Ringkasan  Kepala Subbagian Laporan Keuangan dan BMN  Unduh
 6  Laporan Barang Pengguna Tahun 2022  Kepala Subbagian Laporan Keuangan dan BMN  Unduh
 7  Profil Kantor Wilayah  Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI  Unduh
 8  Rekap Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2022 Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Unduh
 9  Rencana strategis Kantor Wilayah Tahun 2020-2024 Kepala Divisi Administrasi Unduh
 10  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kanwil Kemenkumham Kalbar yang telah teraudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepala Bagian Umum Unduh
 11  Statistik Keuangan Kepala Bagian Umum Unduh

Informasi yang Dikecualikan

Di dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana yaitu terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur pada pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

  1. Sebelum adanya permohonan informasi publik,
  2. Pada saat adanya permohonan informasi publik, atau
  3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

Dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, PPID mempunyai kewajiban:

Sedangkan dalam hal pemberian dan penyampaian informasi yang dikecualikan PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. Selain itu PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

No  Ringkasan Isi Informasi Pejabat yang Menguasai Informasi  Dasar Hukum Pengecualian 
 1  Riwayat Kesehatan Pegawai Kantor Wilayah Kepala Subbagian Kepegawaian, TU & RT  Pasal 17 ayat h
 2  Hasil BAP Pegawai yang menjalani Hukuman  Kepala Subbagian Kepegawaian, TU & RT  Pasal 17 ayat a
 3  Daftar nama notaris yang di kenakan hukuman kode etik  Kepala Subbidang Pelayanan AHU  Pasal 17 ayat a
 4  Pendapatan dan pengeluaran setiap pegawai Kantor Wilayah  Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan & BMN  Pasal 17 ayat h
 5  Riwayat pendidikan dan jabatan pegawai Kantor Wilayah  Kepala Subbagian Kepegawaian, TU & RT  Pasal 17 ayat h
 6  Rahasia keamanan gedung Kantor Wilayah  Kepala Subbagian Kepegawaian, TU & RT  Pasal 17 ayat c
 7  Jumlah petugas keamanan Kantor Wilayah  Kepala Subbagian Kepegawaian, TU & RT  Pasal 17 ayat c
8 Barang Inventaris Kantor Wilayah Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan & BMN Pasal 17 ayat d
9 Data permohonan pendaftaran merk yang sedang dalam proses pendaftaran Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pasal 17 ayat b
10 Akta Otentik Kantor Wilayah Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Pasal 17 ayat g
11 Surat-surat Kantor Wilayah yang sifatnya rahasia Setiap Kepala Subbag/ Subbid Pasal 17 ayat i

*Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat Keputusan Ketua PPID Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat terkait Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan bisa diunduh pada tautan berikut ini: Unduh

Tab

Cetak