Pontianak-Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Republik Indonesia (RI) melakukan penguatan dan pendampingan terhadap wilayah yang termasuk ke dalam “Zona Merah” (zona rawan), salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat (kalbar). Maka dari itu Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Hukum & HAM RI, Bapak Asminan Mirza Zulkarnain memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dijajaran Pemasyarakatan Wilayah Kemenkumham Kalbar di Aula Kantor Wilayah (kanwil) Kemenkumham Kalbar, Selasa (15/08/2017).
Pengarahan tersebut dihadiri 17 (tujuh belas) Kepala UPT dan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (kakanwil), Rochadi Iman Santoso, Kadiv Administrasi, Ngadiono Basuki, Kadiv PAS, Tholib, dan Kadiv Yankum, Toman PS. Kegiatan ini adalah salah satu langkah-langkah percepatan dalam pemberantasan handphone, pungutan liar dan narkoba (HALINAR). Dalam arahannya Mirza Zulkarnain menegaskan kepada kepala-kepala UPT agar terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan memegang jabatan. Karena inti pada permasalahan HALINAR ini sebagian besar karena kita semua belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga integritas dalam bekerja budaya melayani PASTI bersih, terlebih masalah HALINAR ini.
Kakanwil melanjutkan, dengan adanya penerimaan pegawai baru yang sebagian besar diperuntukkan bagi pemasyarakatan, diharapkan adanya pelatihan khusus bagi pegawai yang baru nanti sebelum terjun ke Lapas/Rutan. “ Jika yang baru nanti langsung terjun tanpa adanya pelatihan dan sejenisnya, maka bukan tidak mungkin mereka akan dengan mudahnya terbawa arus kehidupan di dalam Lapas/Rutan,” tegasnya.
Pada kesempatan ini Kemenkumham Kalbar juga melibatkan awak media meliputi media cetak, elektronik, dan Online terkait transparansi organisasi di badan kemenkumham. Setelah mendapatkan pengarahan, Bapak Mirza Zulkarnain melakukan sesi tanya jawab bersama awak media sehubungan isu-isu yang sudah dibahas sebelumnya. Narasi_Ft (Humas Crew)