Pontianak - Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Kalimantan Barat, Rochadi Iman Santoso, secara resmi membuka rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) wilayah kerja Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017, Selasa(30/05). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Pontianak ini dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah, Kantor Kemenag Kota Pontianak, Mempawah dan Landak, serta seluruh elemen kerja yang terkait.
Dalam sambutannya kakanwil menyampaikan masalah keberadaan dan kegiatan orang asing dikaitkan dengan isu-isu keamanan dan ketertiban nasional serta sikap-sikap mereka yang dapat ditafsirkan sebagai memusuhi rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Selain keberadaan orang asing terbukti banyak melakukan kegiatan ilegal yang melanggar keamanan dan ketertiban seperti peredaran narkoba dan penipuan, para pengungsi dari negara-negara konflik juga melakukan pelanggaran kesusilaan. Seperti menjadi pekerja seks komersial, yang umumnya dilakukan oleh orang asing perempuan berkebangsaan negara-negara Asia.
Rochadi Iman Santoso mengharapkan melalui forum Pertemuan Tim PORA ini dapat menghasilkan masukan yang bersifat komprehensif dari instansi terkait yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan orang asing, serta terbentuknya persepsi yang sama tentang pelaksanaan pengawasan orang asing sehingga dapat melahirkan kesamaan langkah dalam menangani masalah-masalah yang timbul akibat dari keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.
“Terhadap temuan dilapangan adanya pelanggaran oleh Warga Negara Asing (WNA), kita tidak perlu ragu untuk menentukan sikap, karena hal tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang,” tutup kakanwil.(narasi_ft/humas crew)