Galeri Foto


PERWAKILAN KANWIL KUMHAM KALBAR MENGHADIRI PEMB...RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEGIATAN PUNCAK HARI A...Kakanwil Kemenkumham Kalbar Lantik Pejabat Stru...SOSIALISASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN HARMO...Pemilihan Ketua MPPN Kalbar

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian19
Mingguan253
Bulanan1144
Total28355

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pada UPT Lapas dan Rutan di Wilayah Kota Pontianak

27-03-2015 Hits:25 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pada UPT Lapas dan Rutan di Wilayah Kota Pontianak

Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bapak Rusdianto setelah memberikan materi kepada peserta Diklat Kesamaptaan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak M. J. Baringbing beserta rombongan mengunjungi Kantor UPT Lapas...

Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Berikan Pengarahan Kepada Peserta Diklat Kesamaptaan Kanwil Kemenkumham Kalbar Tahun 2015

26-03-2015 Hits:69 Berita Utama Kanwil Kalbar

Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Berikan Pengarahan Kepada Peserta Diklat Kesamaptaan Kanwil Kemenkumham Kalbar Tahun 2015

Pontianak_diawali dengan yel-yel khas pemasyarakatan, Kamis 26 Maret 2015, Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Ses Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Bapak Rusdianto didampingi Kakanwil Bapak M.J Baringbing, berkesempatan memberikan  pengarahan kepada 30...

KEGIATAN OUT BOUND DIKLAT KESAMAPTAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

26-03-2015 Hits:38 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEGIATAN OUT BOUND DIKLAT KESAMAPTAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Kuburaya, 25 Maret 2015 bertempat Lapangan Tembak Polda Kalimantan Barat dan Wilayah Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya, dalam kegiatan Out Bound ini diikuti 30 Peserta Diklat Kesamaptaan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, kegiatan yang dilaksanakan Listas Alam,...

KUNJUNGAN KERJA DIREKTORAT DAKTILOSKOPI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

26-03-2015 Hits:24 Berita Utama Kanwil Kalbar

KUNJUNGAN KERJA DIREKTORAT DAKTILOSKOPI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

Pontianak, 26 Maret 2015. Bertempat di ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Bapak M.J. Baringbing menerima Tim dari Direktorat Daktiloskopi Direktorat Jenderal Hukum Umum, dalam rangka melaksanakan kegiatan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari Warga Binaan LAPAS...

KEPALA DIVISI ADMINISTRASI MENINJAU PESERTA DIKLAT KESAMAPTAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

25-03-2015 Hits:50 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEPALA DIVISI ADMINISTRASI MENINJAU PESERTA DIKLAT KESAMAPTAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Kuburaya, Rabu 25 Maret 2015 bertempat Lapangan Tembak Polda Kalimantan Barat Jl. Rasau Jaya. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Abdul Wani selaku Penasehat Diklat Kesamptaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

sidakgas.24.03.15.1 0001
Mar 25, 2015 65

Kepala Divisi Pemasyarakatan Pimpin Penggeledahan Blok Hunia Warga Binaan Rutan Mempawah

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Mempawah_Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Darmadji, Selasa (24/03) 2015 memimpin langsung Tim Satuan Tugas Keamanan…
IMG 6827
Mar 24, 2015 22

KEPALA KANTOR WILAYAH MENINJAU KANTOR IMIGRASI KLAS PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak, Selasa 24 Maret 2015 bertempat Kantor Imigrasi Klas I Pontianak, dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor…
DSC09861
Mar 13, 2015 55

Lembaga Pemasyarakatan Pontianak Bekerjasama Bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan Pengusaha untuk Meningkatkan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu raya_Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak silaturahmi untuk menjalin kerjasama bersama Lembaga Swadaya…
bapas
Mar 12, 2015 94

PEMBUKAAN PELATIHAN KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN MENGEMUDI MOBIL KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PONTIANAK TAHUN 2015

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak, 12 Maret 2015 bertempat Aula Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak, dalam rangka memberikan pelayanan yang…
IMG 5645
Mar 06, 2015 74

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Melakukan Monitoring dan Evaluasi Di Kantor Imigrasi Singkawang

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Singkawang, 06 Maret 2015 bertempat di Kantor Imigrasi Klas II Singkawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil kalbar

MAROLOAN J. BARINGBING, SH, MH
NIP. 19570110 198103 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel