Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTINAK

01-09-2014 Hits:9 Berita Utama Kanwil Kalbar

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN  KLAS IIA PONTINAK

Pontianak,01 September 2014 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Darmadji, SH, Kepala Divisi Administrasi Bapak Abdul Wani, SH dan Kabag Umum Bapak Burhazir Zamda, SH melakukan kunjungan ke...

Kakanwil Meninjau Asset Kementerian Hukum dan HAM

01-09-2014 Hits:9 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kakanwil Meninjau Asset Kementerian Hukum dan HAM

Kubu Raya_didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Pemasyarakatan, Kepala Bagian Umum, dan Kalapas Pontianak, Senin (1/09) 2014, Kakanwil Bapak M. J Baringbing melakukan peninjauan Asset berupa Lokasi Tanah yang berada di Eks Kebun Binatang Pontianak, dalam peninjauuan kakanwil beserta rombongan menyempatkan...

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT SILATURAHMI KE KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

26-08-2014 Hits:47 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT SILATURAHMI KE KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, Selasa 26 Agustus 2014 bertempat ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH didampingi Kepala Bagian Umum Bapak Burhazir Zamda R, SH dan Plh. Humas...

SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT KE PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

25-08-2014 Hits:48 Berita Utama Kanwil Kalbar

SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT KE PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 25 Agustus 2014 bertempat Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam silaturahmi ini Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH di dampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Ibu Enny Purwaningsih, Bc.Ip, SH.,...

KEPALA KANTOR WILAYAH MENGHADARI RAPAT PARIPURNA

22-08-2014 Hits:66 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEPALA KANTOR WILAYAH MENGHADARI RAPAT PARIPURNA

Pontianak, Jumat 22 Agustus 2014 bertempat Ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 1sampel 2sampel 3

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian4
Mingguan67
Bulanan67
Total17674