Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Lanjutan Pembahasan Akses Jalan Pos Lintas Batas Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu di Kantor Gubernur Kalimantan Barat

18-09-2014 Hits:11 Berita Utama Kanwil Kalbar

Rapat Lanjutan Pembahasan Akses Jalan Pos Lintas Batas Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu di Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Pontianak_menindak lanjuti arahan Gubernur Kalbar pada Rapat Koordinasi Pembahasan Jalan Akses di PLB Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 3 September 2014, dimana Gubernur Kalbar telah menginstruksikan pembentukan Tim Terpadu untuk meninjau langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang jelas...

Kakanwil Hadiri Pelantikan Anggota DPRD Kota Pontianak

18-09-2014 Hits:8 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kakanwil Hadiri Pelantikan Anggota DPRD Kota Pontianak

Pontianak_Senin (15/09) 2014, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Bapak M. J Baringbing menghadiri pelantikan 45 anggota DPRD Kota Pontianak yang terpilih, upacara pelantikan anggota DPRD Kota Pontianak masa bakti 2014 – 2019 yang dilaksanakan di Pontianak Convention Center dipimpin langsung oleh Gubernur...

Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah sebagai Bentuk Program Pembinaan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas IIA Pontianak

17-09-2014 Hits:15 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah sebagai Bentuk Program Pembinaan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas IIA Pontianak

Dalam Rangka melaksanakan program kegiatan pembinaan kerohanian, Rutan Klas IIA Pontianak, pada tanggal 09-10 September 2014 mengadakan Pelatihan Fardhu Kifayah yang diikuti oleh 50 orang peserta Warga Binaan Pemasyarakatan dan para pegawai . Kegiatan Pembinaan ini dilakukan untuk memberikan bekal...

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2014

16-09-2014 Hits:113 Berita Utama Kanwil Kalbar

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2014

Panitia Daerah Pengadaan Ccalon Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat membuka Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaksanakan pada : H a r i Tanggal Tempat : Sabtu s.d Rabu : 13 s.d 17 September 2014 : Kantor...

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Silaturahmi Dengan Kapolda Kalimantan Barat

12-09-2014 Hits:59 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Silaturahmi Dengan Kapolda  Kalimantan Barat

Pontianak_Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Maroloan Jonnis Baringbing didampingi Kepala Divisi Administrasi, Pemasyarakatan dan Yankum HAM, Kamis (11/09) berkunjung ke Polda Kalbar dalam rangka bersilaturahmi dengan Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistianto, dalam Silaturahmi ini Kakanwil Kemenkumham Kalbar beserta jajaran...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 1sampel 3sampel 2

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian59
Mingguan278
Bulanan1042
Total18649