TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

Galeri Foto


Pemilihan Ketua MPPN KalbarSOSIALISASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN HARMO...PERWAKILAN KANWIL KUMHAM KALBAR MENGHADIRI PEMB...RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEGIATAN PUNCAK HARI A...Kakanwil Kemenkumham Kalbar Lantik Pejabat Stru...

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan4
Bulanan1
Total28715

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN NOTARIS KOTA PONTIANAK DAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

29-06-2015 Hits:42 Berita Utama Kanwil Kalbar

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN NOTARIS KOTA PONTIANAK DAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 29 Juni 2015. Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Jabatan Notaris Kota Pontianak dan Anggota Majelis Pengawas Notaris Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi...

TAUSIYAH RAMADHAN DI MUSHOLA MARDHATILLAH KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR

29-06-2015 Hits:31 Berita Utama Kanwil Kalbar

TAUSIYAH RAMADHAN DI MUSHOLA MARDHATILLAH KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR

Pontianak 29-06-2015. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat kembali mengadakan tausiyah Ramadhan ba’da zhuhur. Tausiyah Ramadhan tersebut banyak diikuti oleh pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar, sebagai penceramah Ustadz DR. H. Wajdi Sayadi M.Ag, adalah dosen IAIN Pontianak. Hikmah...

SOSIALISASI APLIKASI SIROMA DIRUANG RAPAT KAKANWIL KEMENKUMHAM KALBAR

29-06-2015 Hits:40 Berita Utama Kanwil Kalbar

SOSIALISASI APLIKASI SIROMA DIRUANG RAPAT KAKANWIL KEMENKUMHAM KALBAR

Pontianak, 29 Juni 2015. Rapat sosialisasi Sistem Informasi Revolusi Mental Aparatur (siRoma) diruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Rapar sosialisasi tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan...

UPACARA HARI BERKABUNG DAERAH DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

28-06-2015 Hits:72 Berita Utama Kanwil Kalbar

UPACARA HARI BERKABUNG DAERAH DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

Minggu 28 Juni 2015, Halaman Kanwil Kemenkumham Kalbar dilaksanakan Upacara Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada pukul 08.00 WIB. Upacara ini dilaksanakan untuk mengenang Pahlawan Daerah Kalimantan Barat, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak...

TAUSIYAH RAMADHAN BADAN PEMBINA ROHANI ISLAM DAN MENTAL KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR

25-06-2015 Hits:59 Berita Utama Kanwil Kalbar

TAUSIYAH RAMADHAN BADAN PEMBINA ROHANI ISLAM DAN MENTAL KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR

Pontianak_(KumHAM Kalbar), 25 Juni 2015. Bulan ramadhan adalah bulan pengisian rohaniah, yang kesebelas bulan lainnya barangkali  tersita untuk hal-hal bersifat jasadiyah. Di bulan ramadhan inilah diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah SWT, karena ramadhan itu adalah momen untuk menyeimbangkan kembali orientasi kehidupan yang hampir...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

kifayahlp.17.06.14.1 2001
Jun 18, 2015 39

Menjelang Ramadhan, Kemenag Prov Kalbar Selenggarakan Pelatihan Fardhu Kifayah Bagi WBP Lapas Pontianak

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu Raya (KumHAM Kalbar) - sebanyak 37 orang Warga Binaan Pemasyarakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas IIA…
IMG 2406
Jun 17, 2015 89

SOSIALISASI SIROMA DI RUDENIM PONTIANAK

in Rudenim Pontianak
Kubu Raya_(KumHAM Kalbar), 17 Juni 2015. Dilaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Revolusi Mental Aparatur (siRoma) di…
sosroma.15.06.15.1 2214
Jun 15, 2015 64

Kakanwil Sosialisasikan Penggunaan siROMA di RUTAN Klas IIA Pontianak

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak (Kumham Kalbar) - Bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak, Kakanwil Kemenkumham Kalbar…
20150608 112210
Jun 09, 2015 95

Pelaksanaan Center For Detention Studies di Lapas Klas IIA Pontianak

in Lapas Kelas IIA Pontianak
Kubu Raya_Direktorat Jenderal Pemasyarakatan(Dirjenpas) bersama Universitas Tanjung Pura (UNTAN) melaksanakan…
rudenim.08.06.15.1 1823
Jun 08, 2015 90

Tinjau Sarana Kebersihan dan Fasilitas Penampungan Imigran dan Imigratoir, Kakanwil Kunjungi Rudenim Pontianak

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu Raya_Senin, (08/06) 2015, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Bapak MJ. Baringbing melakukan peninjauan ke Rumah Detensi…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil kalbar

MAROLOAN J. BARINGBING, SH, MH
NIP. 19570110 198103 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel