TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

Galeri Foto


Kakanwil Berikan Pengarahan kepada JFURekonsiliasi Data Laporan Keuangan Triwulan III...Sosialisasi Penyusunan RKBMN KemenkumhamPenghargaan Kanwil Pencapaian Kinerja Terbaik P...Penghargaan Kanwil Pencapaian Kinerja Terbaik P...

Video Informasi

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan2
Bulanan19
Total29341

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Serah Terima Jabatan Kakanwil Kemenkumham Kalbar

12-01-2017 Hits:190 Berita Utama Kanwil Kalbar

Serah Terima Jabatan Kakanwil Kemenkumham Kalbar

Pontianak, serah terima jabatan kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimanatan Barat, dari pejabat lama, Drs. Bambang Widodo, MM, kepada pejabat baru Rochadi Iman Santoso, SH., MH, berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang disaksikan oleh...

Kanwil Kemenkumham Kalbar Deklarasikan Janji Kinerja Tahun 2017

03-01-2017 Hits:197 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kanwil Kemenkumham Kalbar Deklarasikan Janji Kinerja Tahun 2017

Pontianak, mengawali pelaksanaan tugas di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2017, dan sebagai langkah dalam melaksanakan pengabdian kepada Negara dan Masyarakat serta masih adanya tantangan, hambatan, dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2016. Dimana diperlukan...

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi, Serah Terima Jabatan Kadiv PAS dan Pengantar Tugas Kadiv Administrasi

23-12-2016 Hits:202 Berita Utama Kanwil Kalbar

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi,  Serah Terima Jabatan Kadiv PAS dan Pengantar Tugas Kadiv Administrasi

Pontianak_ Kamis (22/12) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Bambang Widodo melantik Pejabat Administrasi di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar dengan mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-27.KP.03.03 Tahun 2016, Nomor SEK-33.KP.03.03...

Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Kemenkumham Kalbar Hadiri Peresmian Kawasan PLBN Terpadu Entikong

23-12-2016 Hits:183 Berita Utama Kanwil Kalbar

Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Kemenkumham Kalbar  Hadiri Peresmian Kawasan PLBN Terpadu Entikong

  Entikong_ Rabu (21/12) Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Bambang Widodo menghadiri Peresmian Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, di Kabupaten Sanggau oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden...

Seminar Membangun Integritas Wajib Pajak Melalui Musim Bonus Tax Amnesty

15-12-2016 Hits:103 Berita Utama Kanwil Kalbar

Seminar Membangun Integritas Wajib Pajak Melalui Musim Bonus Tax Amnesty

  Pontianak_ Kamis (15/12) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bersama dengan Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak menyelenggarakan Seminar Membangun Integritas Wajib Pajak Melalui Musim Bonus Tax Amnesty Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Bertempat di...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

wbp rutan ptk 17-8-2016 1
Agu 18, 2016 559

Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, WBP Rutan Klas IIA Pontianak Gelar Berbagai Perlombaan Tradisional

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak. Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak turut memeriahkan HUT RI Ke-71. Walaupun mereka Warga Binaan…
Lapasstg.1.15.08.16 0144
Agu 15, 2016 585

377 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Sintang Semarakan Lomba Terompah Panjang

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Sintang_ Menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang, Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Sintang,…
Default Image
Jun 30, 2016 558

Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Pontianak Peringati Nuzulul Qur'an Sekaligus Buka Puasa Bersama Kakanwil

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak_Memaknai keberkahan Ramadan, segenap pimpinan Rutan Pontianak dan warga binaan menggelar acara buka puasa…
keg.lpka 1000.jpg
Feb 17, 2016 1006

Kegiatan Magang Program Pertukaran Pemuda Indonesia – Australia 2015/2016 Di Lpka/Lpas Pontianak

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Beruntung sekali LPKA/LPAS Pontianak termasuk instansi yang terpilih sebagai salah satu tempat magang Program…
20160216 092156
Feb 16, 2016 810

PELATIHAN KOMPUTER BSI BAGI ANDIKPAS DI LPKA/LPAS PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Selasa 16 Februari 2016. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil bambang

Drs. BAMBANG WIDODO, MM.
NIP. 19600714 198403 1 001

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel