Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT PERSIAPAN PENERIMAAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

30-09-2014 Hits:93 Berita Utama Kanwil Kalbar

RAPAT PERSIAPAN  PENERIMAAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

Pontianak_30 September 2014 Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam rapat ini di Pimpin oleh Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan...

SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPALA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL PROV KALBAR

30-09-2014 Hits:31 Berita Utama Kanwil Kalbar

SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPALA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL PROV KALBAR

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Darmadji, SH, Kapala Bagian Umum Burhazir Zamda R, SH dan Plh. Humas dan Laporan Bapak Zulzaeni Mansyur, SH. Kepala Perum Bulog...

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI UNDANGAN PELANTIKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALBAR PERIODE 2014-2019

29-09-2014 Hits:61 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI UNDANGAN PELANTIKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALBAR PERIODE 2014-2019

Pontianak, 29 September 2014 Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing menghadiri pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang bertempat Ruang Paripurna Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sidang Paripurna Istimewa Pengucapan Janji Anggota...

PEMBUKAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM

25-09-2014 Hits:107 Berita Utama Kanwil Kalbar

PEMBUKAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM

Pontianak, 25 September 2014 bertempat Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, diselenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 30...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 2sampel 1sampel 3

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian15
Mingguan334
Bulanan15
Total19532