Galeri Foto


Pemilihan Ketua MPPN KalbarKakanwil Kemenkumham Kalbar Lantik Pejabat Stru...RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEGIATAN PUNCAK HARI A...PERWAKILAN KANWIL KUMHAM KALBAR MENGHADIRI PEMB...SOSIALISASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN HARMO...

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan1
Bulanan1120
Total24476

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kakanwil Kemenkumham Kalbar Terima Kunjungan Kerja Perorangan Anggota Komisi III DPR RI

19-12-2014 Hits:85 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kakanwil Kemenkumham Kalbar Terima  Kunjungan Kerja Perorangan Anggota Komisi III DPR RI

Pontianak_dalam rangka kunjungan kerja perorangan Anggota Komisi III DPR RI ke daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat pada reses masa persidangan I Tahun sidang 2014-2015, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Bapak M.J Baringbing didampingi Pejabat Struktural lingkungan Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum...

Keceriaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

19-12-2014 Hits:29 Berita Utama Kanwil Kalbar

Keceriaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Pontianak, 19 Desember 2014 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada salah satu Pegawai Kantor Wilayah Bapak Krisman Samosir yang bertepatan pada Jum’at ini. Seperti biasa pada Jum’at ini juga...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Beraudiensi Dengan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Kalbar

18-12-2014 Hits:25 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Beraudiensi Dengan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Kalbar

Pontianak, 18 Desember 2014 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing yang didampingi Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Bapak Budy Saepudin, Kasubbag Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi Bapak Ardian setiawan dan...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kabar Menghadiri Launching Programa 4 FM 94,3 MHz LPP RRI Pontianak

17-12-2014 Hits:25 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kabar Menghadiri Launching Programa 4 FM 94,3 MHz LPP RRI Pontianak

Pontianak, 17 Desember 2014 bertempat Ruang Studio Multi Purpose RRI Pontianak dalam rangka Launching Programa 4 FM 94,3 MHz LPP RRI Pontianak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan...

KUNJUNGAN KE PAUD PENGAYOMAN KALIMANTAN BARAT

17-12-2014 Hits:18 Berita Utama Kanwil Kalbar

KUNJUNGAN KE PAUD PENGAYOMAN KALIMANTAN BARAT

Kubu Raya, 17 Desember 2014 bertempat di PAUD Pengayoman dalam pembagian Rapot Semester I dan pengarahan selaku Penasehat Paud Pengayoman Ibu Hotmida Baringbing untuk persiapan liburan serta melihat langsung aktifitas anak-anak dilingkungan Paud Pengayoman. Dalam kunjungan ini Ibu hotmida Baringbing didampingi...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DSC 0341
Des 14, 2014 106

CAPACITY BUILDING (MEANINGFULL OUTBOND) KANTOR IMIGRASI KELAS I PONTIANAK “SATU TEKAD MENUJU PROFESIONALISME DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT”

in Berita Satuan Kerja
Singkawang, 13 Desember 2014 bertempat di Tanjung Bajau Bay Hotel Singkawang Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak…
2lp skwg
Des 13, 2014 64

PERESMIAN GEREJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Singkawang, tanggal 13 Desember 2014 pada pukul 09:30 WIB Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan…
DSC00271
Des 11, 2014 126

Lapas Anak Pontianak Tandatangani Kerjasama dengan Gafatar

in Lapas Kelas IIB Sungai Raya
Pontianak, Kamis (11/12), Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Anak Pontianak dan Ketua Gerakan Fajar Nusantara…
IMG 0916
Des 11, 2014 63

SIDAK KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT KE RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu Raya, 11 Desember 2014 bertempat Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pontianak, dalam rangka miningkatkan kinerja dan…
kunker1
Des 11, 2014 64

Kunjungan Kerja dan Pengarahan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Ketapang, 10 Desember 2014 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Bapak M. J.…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil kalbar

MAROLOAN J. BARINGBING, SH, MH
NIP. 19570110 198103 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel