TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

Galeri Foto


Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Triwulan III...Kakanwil Berikan Pengarahan kepada JFUUjian Penyesuaian Ijazah Kantor Wilayah Kemente...Kakanwil Berikan Pengarahan kepada JFURekonsiliasi Data Laporan Keuangan Triwulan III...

Video Informasi

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan7
Bulanan4
Total29294

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Penguatan TIM PORA Wilayah Kerja Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya

01-12-2016 Hits:43 Berita Utama Kanwil Kalbar

Rapat Penguatan TIM PORA Wilayah Kerja Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya

  Pontianak - Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak menyelenggarakan Rapat Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Kamis (1/12). Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan...

Ujian Kenaikan Pangkat Dan Seleksi Diklat Pim Iii Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat

29-11-2016 Hits:65 Berita Utama Kanwil Kalbar

Ujian Kenaikan Pangkat Dan Seleksi Diklat Pim Iii Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat

Pontianak, Selasa 29 November 2016 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebanyak 28 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 23 orang i Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah SI, 2 orang Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah S2,...

Tim Itjen Kemenkumham Jelaskan Proses Penjatuhan HUKDIS Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010

25-11-2016 Hits:80 Berita Utama Kanwil Kalbar

Tim Itjen Kemenkumham Jelaskan Proses Penjatuhan HUKDIS  Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010

Pontianak, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menjelaskan Proses Penjatuhan HUKDIS Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 kepada Pejabat Struktural dilingkungan...

32 ASN Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar Ikuti Ujian Dinas TK I

24-11-2016 Hits:70 Berita Utama Kanwil Kalbar

32 ASN Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar Ikuti Ujian Dinas TK I

Pontianak, sebanyak 32 orang Aparatur Sipil Negara (ASB) Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar mengikuti penyelenggaraan ujian dinas Tingkat I bagi ASN dengan pangkat dan golongan ruang dari II/d ke golongan ruang III/a yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah, Kamis (24/11) 2016. Pada...

Kakanwil Berikan Pengarahan Kepada ASN Lapas Sintang

23-11-2016 Hits:58 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kakanwil Berikan Pengarahan Kepada ASN Lapas Sintang

  Sintang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Bambang Widodo memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar, Senin (21/11) di Aula Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sintang. Hadir pada pengarahan itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

wbp rutan ptk 17-8-2016 1
Agu 18, 2016 324

Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, WBP Rutan Klas IIA Pontianak Gelar Berbagai Perlombaan Tradisional

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak. Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak turut memeriahkan HUT RI Ke-71. Walaupun mereka Warga Binaan…
Lapasstg.1.15.08.16 0144
Agu 15, 2016 350

377 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Sintang Semarakan Lomba Terompah Panjang

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Sintang_ Menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang, Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Sintang,…
Default Image
Jun 30, 2016 482

Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Pontianak Peringati Nuzulul Qur'an Sekaligus Buka Puasa Bersama Kakanwil

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak_Memaknai keberkahan Ramadan, segenap pimpinan Rutan Pontianak dan warga binaan menggelar acara buka puasa…
keg.lpka 1000.jpg
Feb 17, 2016 928

Kegiatan Magang Program Pertukaran Pemuda Indonesia – Australia 2015/2016 Di Lpka/Lpas Pontianak

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Beruntung sekali LPKA/LPAS Pontianak termasuk instansi yang terpilih sebagai salah satu tempat magang Program…
20160216 092156
Feb 16, 2016 744

PELATIHAN KOMPUTER BSI BAGI ANDIKPAS DI LPKA/LPAS PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Selasa 16 Februari 2016. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil bambang

Drs. BAMBANG WIDODO, MM.
NIP. 19600714 198403 1 001

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel