Galeri Foto


Kakanwil Kemenkumham Kalbar Lantik Pejabat Stru...RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEGIATAN PUNCAK HARI A...PERWAKILAN KANWIL KUMHAM KALBAR MENGHADIRI PEMB...SOSIALISASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN HARMO...Pemilihan Ketua MPPN Kalbar

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian0
Mingguan1
Bulanan105
Total28622

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT KOORDINASI KEAGAMAAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

18-04-2015 Hits:35 Berita Utama Kanwil Kalbar

RAPAT KOORDINASI KEAGAMAAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

Pontianak, 17 April 2015 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Maroloan jonnis Baringbing menghadiri Rapat Koordinasi Keagamaan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.   Rapat Koordinasi Keagamaan ini dibuka oleh...

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Se-Kalimantan Barat

16-04-2015 Hits:50 Berita Utama Kanwil Kalbar

Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Se-Kalimantan Barat

Pontianak, 16 April 2015 bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Kepala UPT Keimigrasian yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Rapat dibuka...

KUNJUNGAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK

16-04-2015 Hits:53 Berita Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kalbar

KUNJUNGAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK

Kubu Raya, 16 April 2015 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, dalam rangka menindaklanjuti Inkubator Bisnis UMKM Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Barimbing...

OPERASI PENERTIBAN TIM SATGAS KAMTIB DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIA PONTIANAK

16-04-2015 Hits:67 Berita Utama Kanwil Kalbar

OPERASI PENERTIBAN TIM SATGAS KAMTIB DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIA PONTIANAK

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat, Bapak Darmadji memimpin Razia Penggeledahan yang dilakukan jajaran Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Barat beserta petugas Rutan Klas IIA Pontianak di Rutan Klas IIA Pontianak pada hari Rabu, 16 April...

PENYERAHAN SK CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALBAR

16-04-2015 Hits:68 Berita Utama Kanwil Kalbar

PENYERAHAN SK CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALBAR

Pontianak, 16 April 2015, Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, dilaksanakan penyerahan SK Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2014, yang sebelumnya telah dilakukan Orientasi selama 8 (delapan) hari kerja di Kantor Wilayah Kementerian...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

20150416 092656
Apr 18, 2015 16

Perayaaan Hari Raya Paskah di Lembaga Pemasyarakatan IIA Pontianak

in Lapas Kelas IIA Pontianak
Kubu Raya_Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak (Lapas Pontianak) kali ini kedatangan Uskup Agung Pontianak…
20150416 094426 b
Apr 18, 2015 17

36 WBP Lapas Pontianak Ikuti Voluntary Counseling And Testing (Vct)

in Lapas Kelas IIA Pontianak
Kubu Raya_guna mendeteksi dini kesehatan khususnya terhadap penyakit HIV AIDS serta merupakan salah satu upaya untuk…
DSC 1275
Apr 16, 2015 53

KUNJUNGAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu Raya, 16 April 2015 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, dalam rangka menindaklanjuti Inkubator…
IMG 8568
Apr 15, 2015 94

KUNJUNGAN KERJA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMSI BIROKRASI (KEMENPAN-RB) KE KANTOR IMIGRASI KLAS I PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak, 14 April 2015 bertempat Kantor Imigrasi Klas I Pontianak, Kunjungan Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur…
imi1
Apr 14, 2015 37

Lokakarya Implementasi Norma Standar Hak Asasi Manusia

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu Raya, 14 April 2015 bertempat di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil kalbar

MAROLOAN J. BARINGBING, SH, MH
NIP. 19570110 198103 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel