Galeri Foto


Kakanwil Kemenkumham Kalbar Lantik Pejabat Stru...SOSIALISASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN HARMO...Pemilihan Ketua MPPN KalbarPERWAKILAN KANWIL KUMHAM KALBAR MENGHADIRI PEMB...RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEGIATAN PUNCAK HARI A...

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian2
Mingguan163
Bulanan181
Total27392

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

KUNJUNGAN KERJA DAN TATAP MUKA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT DENGAN JAJARAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI SINGKAWANG

04-03-2015 Hits:7 Berita Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kalbar

KUNJUNGAN KERJA DAN TATAP MUKA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT DENGAN JAJARAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI SINGKAWANG

Pontianak, 04 Maret 2015 bertempat Aula Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singkawang, dalam rangka silaturahmi sekaligus bertatap muka Jajaran Pegawai Pemasyarakatan dan Pegawai Imigrasi Singkawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing yang didampingi Kepala...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silaturahmi Ke Wakil Bupati Mempawah

04-03-2015 Hits:24 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silaturahmi Ke Wakil Bupati Mempawah

Mempawah, 04 Maret 2015 Bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Mempawah, kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing beserta rombongan disambut baik oleh Wakil Bupati Mempawah Bapak Gusti Ramlana. Sesudah bersilaturahmi, diruang kerja Wakil...

Gerakan Indonesia Berdonor RRI Pontianak

04-03-2015 Hits:21 Berita Utama Kanwil Kalbar

Gerakan Indonesia Berdonor  RRI Pontianak

Rabu 04 Maret 2015, untuk merealisasikan peran RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dibidang sosial dan kemasyarakatan serta mewujudkan kepedulian RRI dalam ketersediaan darah, maka diadakanlah secara serentak diseluruh Indonesia kegiatan “Indonesia Berdonor”.     Dalam hal ini kegiatan diikuti oleh Plh.Kasubag Penyusunan Pelaporan...

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI UNDANGAN PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL PENANGANAN ANCAMAN NARKOBA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

03-03-2015 Hits:39 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI UNDANGAN PENCANANGAN GERAKAN NASIONAL PENANGANAN ANCAMAN NARKOBA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

Pontianak, 03 Maret 2015 bertempat Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing menghadiri kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang...

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa

03-03-2015 Hits:48 Berita Utama Kanwil Kalbar

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar  Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa

Pontianak_guna percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun anggaran 2015, Selasa (03/03) 2015 Kanwil Kemenkumham Kalbar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala Divisi Administrasi, rapat ini...

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

IMG 5233
Mar 04, 2015 7

KUNJUNGAN KERJA DAN TATAP MUKA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT DENGAN JAJARAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI SINGKAWANG

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak, 04 Maret 2015 bertempat Aula Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singkawang, dalam rangka silaturahmi sekaligus…
20150224 100817web
Feb 25, 2015 284

WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK MERAYAKAN IMLEK BERSAMA BARONGSAI

in Berita Satuan Kerja
Kubu Raya 25 Februari 2015,Kemeriahan suasana Tahun Baru Cina atau Imlek juga dapat dirasakan narapidana di Lembaga…
IMG 4653
Feb 18, 2015 50

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT MENINJAU RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB MEMPAWAH

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Mempawah, 18 Februari 2015 bertempat Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mempawah, dalam rangka peningkatan kinerja Petugas…
DSC 0708
Feb 09, 2015 98

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI KEGIATAN MENGGALI POTENSI WARGA BINAAN LAPAS KLAS IIB PONTIANAK

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Pontianak, 09 Februari 2015 bertempat di Aula Lapas Anak Klas IIB Pontianak, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak…
lapaskeg.03.02.15.1
Feb 03, 2015 77

Lapas Klas IIA Pontianak Manfaatkan Pemasaran Produk WBP Online

in Berita Unit Pelaksana Teknis
Kubu raya_Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) Klas IIA bekerja sama dengan Bina Sarana Informatika(BSI) Pontianak dalam…

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil kalbar

MAROLOAN J. BARINGBING, SH, MH
NIP. 19570110 198103 1 001

banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel