TATA NILAI

PASTI SYMBOL FINAL

Galeri Foto


Video Conference Entry Meeting bersama BPKSoft Launching Kantor Imigrasi Kelas III KetapangPenghargaan Kanwil Pencapaian Kinerja Terbaik P...Pelantikan dan Sumpah Jabatan Notaris Kota Pont...Pengarahan dari Kakanwil

Video Informasi

Twitter @Kumham_Kalbar

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian1
Mingguan6
Bulanan27
Total29384

Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Dharma Wanita Pengayoman Gelar Arisan Bulanan

25-02-2017 Hits:10 Berita Kanwil Kanwil Kalbar

Dharma Wanita Pengayoman Gelar Arisan Bulanan

Pontianak – Jumat (24/02), bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Dharma Wanita Pengayoman, yang terdiri dari Dharma Wanita Kanwil Kemenkumham Kalbar, dan Dharma Wanita Unit Pelaksana Teknis Se-Kota Pontianak, menggelar arisan bulanan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga di isi...

Kakanwil Tutup Rapat Konsultasi Teknis Pemasyarakatan

25-02-2017 Hits:32 Berita Kanwil Kanwil Kalbar

Kakanwil Tutup Rapat Konsultasi Teknis Pemasyarakatan

Pontianak – Rapat Konsultasi Teknis Pemayarakatan di tutup secara resmi oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Rochadi Iman Santoso, Jumat (24/02) di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar. Selain dihadiri oleh peserta rapat dan narasumber, acara penutupan ini juga di hadiri oleh Pejabat Struktural...

Kakanwil Buka Rapat Konsultasi Teknis Pemasyarakatan

24-02-2017 Hits:40 Berita Kanwil Kanwil Kalbar

Kakanwil Buka Rapat Konsultasi Teknis Pemasyarakatan

Pontianak – Kamis (23/02) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Rochadi Iman Santoso, membuka Rapat Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Bidang Bina Bispampa Infokom Tahun 2017 di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar. Selain dihadiri oleh peserta dari Unit Pelaksana Teknis...

Kakanwil Membuka Rapat Koordinasi UPT Keimigrasian Kalbar

24-02-2017 Hits:47 Berita Kanwil Kanwil Kalbar

Kakanwil Membuka Rapat Koordinasi UPT Keimigrasian Kalbar

Pontianak – Bertempat di Aula Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Rochadi Iman Santoso, Kamis (23/02). Hadir dalam kegiatan ini, Kepala UPT Keimigrasian Se-Kalimantan Barat. Dalam...

Satgas Kamtib Kanwil Kemenkumham Kalbar Razia Rutan Pontianak

23-02-2017 Hits:55 Berita Kanwil Kanwil Kalbar

Satgas Kamtib Kanwil Kemenkumham Kalbar Razia Rutan Pontianak

Pontianak - Dalam rangka pelaksanaan Tugas Teknis Pemasyarakatan, terhadap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Selasa (21/02) Tim Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) Kanwil Kemenkumham Kalbar melaksanakan kegiatan Razia dan...

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

BERITA UNIT PELAKSANA TEKNIS

wbp rutan ptk 17-8-2016 1
Agu 18, 2016 987

Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, WBP Rutan Klas IIA Pontianak Gelar Berbagai Perlombaan Tradisional

in Berita Satuan Kerja
Pontianak. Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak turut memeriahkan HUT RI Ke-71. Walaupun mereka Warga Binaan…
Lapasstg.1.15.08.16 0144
Agu 15, 2016 983

377 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Sintang Semarakan Lomba Terompah Panjang

in Berita Satuan Kerja
Sintang_ Menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang, Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Sintang,…
Default Image
Jun 30, 2016 902

Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Pontianak Peringati Nuzulul Qur'an Sekaligus Buka Puasa Bersama Kakanwil

in Berita Satuan Kerja
Pontianak_Memaknai keberkahan Ramadan, segenap pimpinan Rutan Pontianak dan warga binaan menggelar acara buka puasa…
keg.lpka 1000.jpg
Feb 17, 2016 1398

Kegiatan Magang Program Pertukaran Pemuda Indonesia – Australia 2015/2016 Di Lpka/Lpas Pontianak

in Berita Satuan Kerja
Beruntung sekali LPKA/LPAS Pontianak termasuk instansi yang terpilih sebagai salah satu tempat magang Program…
20160216 092156
Feb 16, 2016 1206

PELATIHAN KOMPUTER BSI BAGI ANDIKPAS DI LPKA/LPAS PONTIANAK

in Berita Satuan Kerja
Selasa 16 Februari 2016. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak…

KEPALA KANTOR WILAYAH

kakanwil ROCHADI IMAN SANTOSO

ROCHADI IMAN SANTOSO, S.H., M.H
NIP. 19601107 198503 1 002
banner pengaduan masya 250lapor

Layanan Publik

Layanan KeimigrasianLayanan AHULayanan BPHNLayanan HKILayanan PASLayanan PP

Aplikasi

lpsekumhamrupkumhamsimpegperpustakaanppidimel