Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT KOORDINASI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

31-10-2014 Hits:30 Berita Utama Kanwil Kalbar

RAPAT KOORDINASI JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 31 Oktober 2014 bertempat ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Rapat Koordinasi ini di pimpin oleh Bapak Maroloan Jonnis Baringbing selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat serta didampingi oleh para...

Petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak Gagalkan Penyelundupan Narkotika

31-10-2014 Hits:38 Berita Utama Kanwil Kalbar

Petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak Gagalkan Penyelundupan Narkotika

Pontianak_Rabu (29/10) 2014 upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh pengunjung yang membawa titipan barang bawaan yang diduga menyerupai shabu-shabu berhasil digagalkan oleh Petugas P2U Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak, seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas...

Upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika ke 69 Tahun 2014 Kanwil Kemenkumham Kalbar

30-10-2014 Hits:59 Berita Utama Kanwil Kalbar

Upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika ke 69 Tahun 2014 Kanwil Kemenkumham Kalbar

Pontianak_bertempat di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Kamis (30/10) 2014, Kakanwil Kemenkumham Kalbar Bapak M.J Baringbing  memimpinan Upacara peringatan Hari Dharma Karyadhika ke 69 Tahun 2014. Upacara yang diselenggarakan merupakan rangkaian puncak peringatan, yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan yakni pelaksanaan...

RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN IMIGRAN ILLEGAL

29-10-2014 Hits:51 Berita Utama Kanwil Kalbar

RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN  DAN PENANGANAN IMIGRAN ILLEGAL

Pontianak, 29 Oktober 2014 bertempat Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Rapat ini di buka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bapak Maroloan Jonnis Baringbing. Dalam Sambutannya Kapala Kantor Wilayah menyampaikan sebagaimana yang terdapat...

KEGIATAN DONOR DARAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2014

28-10-2014 Hits:70 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEGIATAN DONOR DARAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2014

Pontianak, 28 Oktober 2014 bertempat Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam rangka mengisi kegiatan peringatan Hari Dharma Karyadhika Kontor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Petugas PMI Pontianak Melaksanakan kegiatan Sosial Berupa Donor Darah. Dalam...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM LEGISLASI DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

IMG 0393Pontianak_Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan  transformasi  sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan masyarakat daerah  yang mampu manjawab  perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi  serta terciptanyan good local  governance sebagai bagian dari pembangunan yang  berkesinambungan di daerah sehingga  dibutuhkan dan di perlukan kemampuan  untuk  merumuskan Perda menjadi dasar bagi  perubahan sosial dan ekonomi  didaerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang  bermanfaat bagi  masyarakat serta yang tidak lah pentingnya bermuara bagi peningkatan  kesejahteraan rakyat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan  sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan  penyebarluasan. Oleh karena itu  didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang  paling krusial dan urgent yang harus  diperhatikan dalam setiap pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya  merupakan sebuah  proses  sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,  perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu didalam perencanaan merupakan suatu tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Orta Kanwil yang tertuang pada pasal 47 huruf c bidang hukum yaitu tugas pengorganisasian Legalisasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kamis tanggal 11 April 2013 dilaksanakan Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah yang dilaksanakan bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari (11 s/d 12) dengan peserta terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat pada Bagian Hukum Kab/ Kota Barat dan 1 (satu) anggota Balegda DPRD se Kalimantan Barat yang berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ketua Balegda DPRD Provinsi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalbar, Akademisi dan Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

rekda

Bimtek dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak M. Yunus Affan, SH.,MH, dalam sambutan pembukaan bimtek, beliau menyampaikan adanya alasan mengapa pembentukan produk Hukum Daerah perlu didasarkan pada Prolegda, karena didalam pembentukan produk hukum tersebut harus berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, adanya sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan system Hukum Nasional. Lebih lanjut M.Yunus Affan, SH.,MH berharap dengan adanya Bimtek ini penyusunan Raperda bisa menjadi lebih harmonis dan ada kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah Provinsi serta Kab/ Kota, namun juga antara Instansi yang terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integrative dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem Hukum Nasional.

Dengan dilaksanakannya Bimtek Program Legislasi Daerah dalam Penyusunannya dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah dan isntansi-instansi lain yang terkait dengan penetapan skala prioritas jangka panjang menengah atau tahunan.(*narasi_Humas Kanwil)

gbg2

sumber : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 3sampel 1sampel 2

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian27
Mingguan390
Bulanan27
Total21805