Headline News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

RAPAT PERSIAPAN PENERIMAAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

30-09-2014 Hits:42 Berita Utama Kanwil Kalbar

RAPAT PERSIAPAN  PENERIMAAN CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

Pontianak_30 September 2014 Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam rapat ini di Pimpin oleh Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan...

SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPALA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL PROV KALBAR

30-09-2014 Hits:12 Berita Utama Kanwil Kalbar

SILATURAHMI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DENGAN KEPALA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL PROV KALBAR

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing, SH., MH didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Darmadji, SH, Kapala Bagian Umum Burhazir Zamda R, SH dan Plh. Humas dan Laporan Bapak Zulzaeni Mansyur, SH. Kepala Perum Bulog...

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI UNDANGAN PELANTIKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALBAR PERIODE 2014-2019

29-09-2014 Hits:52 Berita Utama Kanwil Kalbar

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT MENGHADIRI UNDANGAN PELANTIKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALBAR PERIODE 2014-2019

Pontianak, 29 September 2014 Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Bapak Maroloan Jonnis Baringbing menghadiri pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang bertempat Ruang Paripurna Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sidang Paripurna Istimewa Pengucapan Janji Anggota...

PEMBUKAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM

25-09-2014 Hits:97 Berita Utama Kanwil Kalbar

PEMBUKAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM

Pontianak, 25 September 2014 bertempat Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, diselenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 30...

Layanan keimigrasian

banner ppobanner vobanner lsp

Layanan Hak Cipta, Paten & Merek

diidmidpie-filing

Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

PENYULUHAN HUKUM BERSAMA IBU-IBU DHARMA WANITA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 DENGAN TEMA KELUARGA ADALAH PILAR UTAMA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT YANG TERTIB, CERDAS DAN SADAR HUKUM

IMG 0826Pontianak_Melalui Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, diselenggarakanlah Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 dan bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar. Kegiatan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak di ikuti oleh Ibu-ibu Dharma Wanita Tingkat Propinsi Se-Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Propinsi Kalbar pengurus serta anggotanya yang terdiri dari berbagai Dharma Wanita dari Dinas/Instansi Pemda Propinsi Kalbar di Pontianak.

Tujuan dilaksanakanya Penyuluhan Hukum ini seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bapak Tehna Bana Sitepu, SH.,M.Hum adalah guna menjamin pelaksanaan peraturan mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

IMG 0845IMG 0834

Kepala Pengadilan Agama Pontianak Bapak Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum, disamping itu juga berkesempatan menjelaskan bahwa dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mencakup prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan yang mana memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama di Masyarakat yang  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan Sadaqah serta Ekonomi Syari’ah.

IMG 0839IMG 0847

Di akhir sosialisasi penyuluhan hukum bersama ibu-ibu dharma wanita provinsi kalimantan barat, Bapak Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum juga mengajak kepada para peserta untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. Serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal serta peraturan lainnya.

 

 

 

 

banner pengaduan masya 250

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil

Galeri Produk Narapidana

Link Terkait

kemenkumham ri webmaillpsebanner ppidbanner mppnbanner foss kumham

Galeri Foto


sampel 2sampel 1sampel 3

Unit-unit Kemenkumham

ditjen-ppditjen-ahu

ditjen-imigrasiditjen-pas

ditjen-hamditjen-hki

bphnitjen

bpsdmbalitbang

Statistik Pengunjung

Harian191
Mingguan286
Bulanan1877
Total19484